18 January 2013.
UN-REDD Indonesia is closed
Since the 30th October 2012, the UN-REDD Programme Indonesia is officially closed. This is one of the UN-REDD Programme Indonesia's Project Executive Board meeting minutes of meeting. All UN-REDD Products have been compiled into a UN-REDD Publication Katalog. One of the product is an Advisory Note for REDD+ Communication.
Archieves/Arsip
3 November 2009.
Tahura Raden Soerjo di Gunung Welirang Terbakar
Pasuruan (ANTARA News) - Sebagian lahan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo di kaki Gunung Welirang dan kaki Gunung Arjuno di atas kawasan wisata Tretes, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, masih terbakar.
Musim kemarau yang berkepanjangan menjadikan titik api yang telah dipadamkan kembali berkobar. Hembusan angin kencang menjadikan api…. Baca selengkapnya
Hutan Lindung Pagaralam Terbakar
Pagaralam (ANTARA News) - Sebagian atau sekitar satu hektare hutan lindung Lematang Indah Kota Pagaralam, Sumatra Selatan (Sumsel), Jumat sekitar pukul 19.00 WIB terbakar.
Dari pantauan, kebakaran hutan ini terjadi akibat ada warga yang membakar lahan untuk perkebunan, kemudian api merembet dan membakar hutan lindung…. Baca selengkapnya
U.N. Talks In Spain Seek To Salvage Climate Deal02-Nov-2009 08:07
Date: 02-Nov-09
Country: NORWAY
Author: Alister Doyle, Environment Correspondent
OSLO - Climate negotiators from 175 nations meet in Spain next week for a final session to try to break deadlock between rich and poor and salvage a U.N. deal due in Copenhagen in December.
The November 2-6 talks in Barcelona of almost 4,000 delegates, led by senior government officials, will seek to end deep splits about sharing out curbs on greenhouse gases and ways to raise billions of dollars to help the poor tackle global warming. …. Baca selengkapnya
30 October 2009 Back to MAIN MENU
Butuh Langkah Adaptasi, Bukan Mitigasi
Jumat, 30 Oktober 2009 03:44 WIB
Gianyar, Kompas - Strategi penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap pertanian harus fokus pada langkah-langkah adaptasi dibanding mitigasi. Hal ini karena pertanian menjadi korban dari perubahan iklim dan bukan sumber masalah.Pakar iklim yang juga Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian Irsal Las, Kamis (29/10) di Jakarta, menyatakan, kontribusi pertanian pada perubahan iklim global relatif kecil.Pertanian, kata Irsal, adalah korban dari perubahan iklim… baca selengkapnya.
RI-Inggris Bersinergi : Target Pengurangan Emisi Indonesia Bisa Menjadi 41 Persen
30-Oct-2009 07:47
Jumat, 30 Oktober 2009 03:33 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown membahas persiapan kedua negara menjelang Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Desember mendatang, dalam pembicaraan melalui telepon, Rabu malam.
Kedua pemimpin sepakat mengoordinasikan langkah mencegah kebuntuan di Kopenhagen. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menyampaikan itu di Kantor….. Baca selengkapnya.
Sulit Capai Kesepakatan Iklim30-Oct-2009 07:31
By Republika Newsroom
Jumat, 30 Oktober 2009 pukul 04:42:00
COPENHAGEN--Perdana Menteri Denmark, berpendapat kesepakatan yang mengikat secara hukum tidak akan dicapai dalam pertemuan puncak Kopenhagen, Desember 2009.Laks Loekke Rasmussen mengungkapkan pendapatnya menjelang KTT Uni Eropa yang akan menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu topik pembahasan.
Adapun topik utama berupa ratifikasi Republik Ceko…… baca selengkapnya.
Big Polluters To Reap Benefit Of Climate Deal
Country: UK
Author: Gerard Wynn - Analysis
LONDON - Big energy and engineering companies will reap most profit from a climate deal due in December, as they use their financial and intellectual clout to grab low carbon subsidies.
Utilities and oil companies, among the biggest polluters, are using their market awareness to stay ahead of a climate race, maneuvering to own the most viable low-carbon technologies.
In addition, they are a natural magnet for….baca selengkapnya.
JK Bangun PLTMH di BonehauBy Republika Newsroom
Senin, 19 Oktober 2009 pukul 06:50:00
MAMUJU--Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berjanji akan membangun sebuah pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Kecamatan Bonehau yang berjarak sekitar 50 kilometer dari Kota Mamuju Ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Hal itu diungkapkan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Minggu,… baca selengkapnya
PLTMH Bakal Pasok Arus
Atasi Krisis Listrik________________________________________
REDELONG –Untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di wilayah Aceh terutama di Bener Meriah, PT.Ilthabi Energia akhirnya melakukan survey lokasi selama seminggu.
Bantuan arus listrik yang dilaksanakan PT Ilthabi Energia menggunakan tenaga Listrik Tenaga Mikrihi(PLTMH) di Kabupaten Bener Meriah. Hal itu dilakukan menindaklanjuti realisasi awal setelah penandatangan…. Baca selengkapnya
Back to MAIN MENU
29 Oktober 2009 Back to MAIN MENU
Jakarta - Metro Mini sebagai angkutan umum yang biasa lalu lalang di ibukota Jakarta, memiliki racun emisi gas buang yang besar. Tingkat kepekatan asap angkutan khas yang berwarna merah-oranye ini mencapai 99,7 persen.
Hal tersebut diketahui dari pantauan detikOto dalam gelaran operasi simpatik emisi kendaraan, yang digelar di Central Park, Jalan S. Parman, Jakarta Barat, Kamis (29/10/2009)
Ketika Metro Mini 91 ...... baca selengkapnya
Pemerintah Serius Bangun Jembatan Selat SundaKamis, 29 Oktober 2009 13:49 WIB Ekonomi & Bisnis Makro
Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Indonesia akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam negeri, salah satunya dengan menyelesaikan Jembatan Selat Sunda.
"Kita akan mengembangkan potensi dalam negeri contohnya melalui strategi menyambungkan antara Jawa dan Sumatera. Kita akan mempertimbangkan serius pembangunan Jembatan Selat Sunda," ujarnya usai pembukaan "National ....... baca selengkapnya.
Pemerintah Akan Angkat 737 Ribu Guru Baru
Kamis, 29 Oktober 2009 13:36 WIB Peristiwa Pendidikan/Agama Dibaca 187 kali
Jakarta (ANTARA News) - Departemen Pendidikan Nasional berencana mengangkat 737 ribu guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 2010-2014 untuk menggantikan guru-guru yang pensiun dan memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri.
"Sebagian, sekitar 300 ribuan, untuk menggantikan guru-guru yang .... baca selengkapnya.
Back to MAIN MENU
Pemerintah Serius Bangun Jembatan Selat Sunda
Kamis, 29 Oktober 2009 13:49 WIB Ekonomi & Bisnis Makro
Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Indonesia akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam negeri, salah satunya dengan menyelesaikan Jembatan Selat Sunda.
"Kita akan mengembangkan potensi dalam negeri contohnya melalui strategi menyambungkan antara Jawa dan Sumatera. Kita akan mempertimbangkan serius pembangunan Jembatan Selat Sunda," ujarnya usai pembukaan "National Summit" di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis.
Hatta menambahkan, ini adalah strategi agar komoditi Indonesia di Sumatera tidak lari ke Malaysia dan untuk menciptakan konektivitas yang baik satu kawasan Jawa-Sumatera.
Proses perbaikan dan pembangunan investasi juga dapat dipakai sebagai modal untuk koneksi Asia pada 2015 nanti, namun untuk saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri.
"Bapak Presiden mengatakan ada usul dari Malaysia, untuk menghubungkan Sumatera dan Malaka melalui Gubernur Riau, namun kita lebih memprioritaskan jembatan Selat Sunda," ujarnya.
Selain perbaikan dan pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur, untuk menumbuhkan sektor investasi, Hatta menambahkan, akan memaksimalkan sektor perbankan, pasar modal dan pembiayaan negara termasuk invetasi langsung luar negeri (FDI) untuk target rata-rata 25 persen dari GDP dan mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada 2010.
"FDI kita dorong semaksimal mungkin untuk menerobos hambatan-hambatan dalam bottleneck agar kemitraan FDI tetap berjalan," ujarnya.
Pemerintah berharap target FDI 30 persen dari GDP tahun 2014 dapat tercapai dibandingkan sekarang sekitar 20 persen dari GDP, yang dapat meningkat 25 hingga 27 persen dari GDP.
"Kita perlukan minimum bergerak sampai 30 persen pada 2014 caranya dengan membuka sumbatan-sumbatan tadi," ujarnya.
Hatta mengatakan untuk memastikan bahwa yang dikerjakan dalam mengatasi hambatan serta sumbatan dalam investasi akan berjalan, akan dibentuk unit kerja presdien yang berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian.
"Unit ini nantinya akan bekerja 24 jam menjadi mata dan telinga presiden untuk memastikan yang kita kerjakan berjalan,"ujarnya. (*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1256798947/pemerintah-serius-bangun-jembatan-selat-sunda
Back to MAIN MENU
Pemerintah Akan Angkat 737 Ribu Guru Baru
Kamis, 29 Oktober 2009 13:36 WIB Peristiwa Pendidikan/Agama Dibaca 187 kali
Jakarta (ANTARA News) - Departemen Pendidikan Nasional berencana mengangkat 737 ribu guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 2010-2014 untuk menggantikan guru-guru yang pensiun dan memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri.
"Sebagian, sekitar 300 ribuan, untuk menggantikan guru-guru yang sudah pensiun. Juga untuk mem-PNS-kan guru-guru honorer," kata Direktur Profesi Pendidik Departemen Pendidikan Nasional Achmad Dasuki di Jakarta, Kamis.
Achmad tidak menyebutkan kuota guru yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama priode itu, sebaliknya menjelaskan bahwa pada 2005-2009 pemerintah telah mengangkat 220 ribu guru honorer di sekolah negeri menjadi PNS sehingga jumlah guru honorer yang tersisa hanya sekitar 13 ribu orang.
Menurutnya, jumlah guru honorer meledak setelah pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena banyak kepala sekolah yang memanfaatkan dana BOS untuk mempekerjakan guru honorer tanpa memperhitungkan kebutuhan guru sekolah.
"Sekarang ini ada 580 ribu guru honorer di sekolah negeri yang belum diangkat. Karena ada BOS, kepala sekolah merekrut guru honorer tanpa kendali. Asal merasa butuh. Sampai ada beberapa sekolah yang kelebihan 19 guru," katanya.
Sementara jumlah guru yang ada saat ini, menurut dia, sudah lebih dari cukup. "Rasio guru dan siswa SMP saja saat ini sudah 1:15, lebih besar dari rasio guru dan siswa di Jepang dan Korea yang hanya 1:20. Kalau ke-580 ribu guru honorer itu diangkat, rasionya bisa menjadi 1:10," katanya.
Di samping itu, kemampuan finansial pemerintah juga terbatas sehingga tidak mungkin mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS sehingga guru-guru honorer yang akan diangkat hanya yang memenuhi kualifikasi termasuk diantaranya yang berpendidikan S1 dan telah mengikuti pendidikan profesi minimal selama satu tahun.
Selain mengangkat lebih banyak guru, pemerintah juga akan berupaya memeratakan sebaran guru dan kini sedang menyiapkan regulasi untuk mengatur sebaran guru karena meski jumlahnya terhitung cukup namun sebarannya tidak merata karena lebih terkonsentrasi di perkotaan.
Ia menambahkan pemerintah belum bisa berbuat banyak karena kewenangan untuk menempatkan guru berada di tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum punya payung hukum untuk terlibat dalam pengaturan distribusi guru. (*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1256798947/pemerintah-serius-bangun-jembatan-selat-sunda
Back to MAIN MENU
PEMERINTAH DIMINTA SEGERA AJUKAN KEMBALI RUU JPSK
Thursday, 29 October 2009 21:54
Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat mengatakan, Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) tidak bisa langsung dilanjutkan tetapi harus melalui tahap pengajuan RUU yang telah diatur dalam UU No 10 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Jakarta, 29/10 (Antara/FINROLL News) - Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat mengatakan, Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) tidak bisa langsung dilanjutkan tetapi harus melalui tahap pengajuan RUU yang telah diatur dalam UU No 10 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
"RUU JPSK tidak bisa di `carry over` (lanjutkan) pada masa jabatan dewan yang baru. Sesuai dengan UU no 10, maka Pemerintah meski mengajukan kembali RUU itu," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa saja memberikan amanat presiden kepada DPR untuk memulai kembali pembahasan RUU tersebut. Kemudian DPR akan membahasnya dalam Badan Musyawarah. "Apakah nanti langsung dibuatkan pansus, atau melalui komisi oleh pembahasan itu," katanya.
Bisa saja, menurut dia, Pemerintah secara simultan juga mengajukannya dalam program legislasi nasional, sehingga menjadi prioritas pembahasan.
"Semua bisa dilakukan secara simultan," katanya.
Sesuai dengan UU no 10 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pasal 17 ayat (3) presiden bisa mengajukan RUU diluar program prolegnas yang menjadi prioritas kerja dewan.
Anggota Komisi XI Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya menunggu pemerintah untuk mengajukan kembali RUU JPSK tersebut. "Posisi kita adalah tergantung pada pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, selama ini kegagalan RUU JPSK menjadi UU karena adanya perbedaan persepsi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) JPSK yang telah diterbitkan pemerintah. Pihaknya menolak adanya pasal yang mengakui Perppu JPSK dalam RUU JPSK yang diajukan pemerintah.
RUU JPSK sebelumnya tengah dibahas sebelum berakhirnya masa tugas DPR 2004-2009. Namun sampai dengan akhir masa tugas dewan, RUU tersebut belum juga disahkan. Hal ini karena masih ada beberapa ketidaksepahaman pemerintah dan DPR terutama terkait pasal pengakuan terhadap Perppu JPSK sebagai dasar hukum. Sebagian anggota DPR beranggapan Perppu JPSK telah ditolak sehingga dinilai tidak sah.
Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersikukuh bahwa Perppu tersebut tidak ditolak, sebab tidak ada kata penolakan dalam hasil rapat dengan DPR.
Anggota Komisi XI pada masa jabatan 2004-2009, Ramson Siagiaan sebelumnya menyebutkan adanya perbedaan persepsi antara DPR dan Pemerintah. Menurut dia, dalam hasil rapat tertulis, DPR tidak mengungkapkan kata-kata penolakan, namun meminta pemerintah untuk mengajukan RUU JPSK.
Menurut dia, bagi DPR hal ini ditafsirkan tidak diterima sehingga pemerintah harus mengajukan RUU JPSK. Namun bagi pemerintah hal ini, ini diartikan untuk sementara waktu Perppu menjadi dasar hukum mengisi kekosongan UU yang belum terbentuk.
Sumber: http://www.news.id.finroll.com/nasional/161888-pemerintah-diminta-segera-ajukan-kembali-ruu-jpsk.html
Back to MAIN MENU
PEMERINTAH DIMINTA SEGERA AJUKAN KEMBALI RUU JPSK
Thursday, 29 October 2009 21:54
Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat mengatakan, Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) tidak bisa langsung dilanjutkan tetapi harus melalui tahap pengajuan RUU yang telah diatur dalam UU No 10 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Jakarta, 29/10 (Antara/FINROLL News) - Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat mengatakan, Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) tidak bisa langsung dilanjutkan tetapi harus melalui tahap pengajuan RUU yang telah diatur dalam UU No 10 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
"RUU JPSK tidak bisa di `carry over` (lanjutkan) pada masa jabatan dewan yang baru. Sesuai dengan UU no 10, maka Pemerintah meski mengajukan kembali RUU itu," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa saja memberikan amanat presiden kepada DPR untuk memulai kembali pembahasan RUU tersebut. Kemudian DPR akan membahasnya dalam Badan Musyawarah. "Apakah nanti langsung dibuatkan pansus, atau melalui komisi oleh pembahasan itu," katanya.
Bisa saja, menurut dia, Pemerintah secara simultan juga mengajukannya dalam program legislasi nasional, sehingga menjadi prioritas pembahasan.
"Semua bisa dilakukan secara simultan," katanya.
Sesuai dengan UU no 10 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pasal 17 ayat (3) presiden bisa mengajukan RUU diluar program prolegnas yang menjadi prioritas kerja dewan.
Anggota Komisi XI Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya menunggu pemerintah untuk mengajukan kembali RUU JPSK tersebut. "Posisi kita adalah tergantung pada pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, selama ini kegagalan RUU JPSK menjadi UU karena adanya perbedaan persepsi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) JPSK yang telah diterbitkan pemerintah. Pihaknya menolak adanya pasal yang mengakui Perppu JPSK dalam RUU JPSK yang diajukan pemerintah.
RUU JPSK sebelumnya tengah dibahas sebelum berakhirnya masa tugas DPR 2004-2009. Namun sampai dengan akhir masa tugas dewan, RUU tersebut belum juga disahkan. Hal ini karena masih ada beberapa ketidaksepahaman pemerintah dan DPR terutama terkait pasal pengakuan terhadap Perppu JPSK sebagai dasar hukum. Sebagian anggota DPR beranggapan Perppu JPSK telah ditolak sehingga dinilai tidak sah.
Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersikukuh bahwa Perppu tersebut tidak ditolak, sebab tidak ada kata penolakan dalam hasil rapat dengan DPR.
Anggota Komisi XI pada masa jabatan 2004-2009, Ramson Siagiaan sebelumnya menyebutkan adanya perbedaan persepsi antara DPR dan Pemerintah. Menurut dia, dalam hasil rapat tertulis, DPR tidak mengungkapkan kata-kata penolakan, namun meminta pemerintah untuk mengajukan RUU JPSK.
Menurut dia, bagi DPR hal ini ditafsirkan tidak diterima sehingga pemerintah harus mengajukan RUU JPSK. Namun bagi pemerintah hal ini, ini diartikan untuk sementara waktu Perppu menjadi dasar hukum mengisi kekosongan UU yang belum terbentuk.
Sumber: http://www.news.id.finroll.com/nasional/161888-pemerintah-diminta-segera-ajukan-kembali-ruu-jpsk.html
Back to MAIN MENU
Indonesia Diminta Menuntut Kompensasi Kerusakan Ekologis
Nasional Denpasar 07:45:00 WIB
INDONESIA harus menuntut konpensasi kepada negara maju terkait kerusakan ekologis akibat dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global, kata seorang peneliti.
"Indonesia diharapkan tidak hanya menuntut konpensasi pembuangan karbon yang dilakukan negara maju dalam bentuk perdagangan karbon. Sebab negara maju juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurangan emisi," kata peneliti pada Jaringan Lembaga Pemantau Negara Berkembang "Third World Network" Hira Janthani di Denpasar, Selasa (27/10).Ditemui di sela-sela seminar dan lokakarya nasional tentang adaptasi perubahan iklim, ia mengemukakan, pemanasan global selama ini telah terjadi dan pemanasan global yang terjadi telah menyebabkan kerusakan ekologis.
Kerusakan ekologis itu, katanya, juga yang harus menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia untuk mendapatkan konpensasi.
"Jadi perlu kajian berapa kerugian yang harus dibayar untuk itu. Harus ada penghitungan atas kompensasi adaptasi, karena untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim itu ada ongkosnya," katanya.
Ia menegaskan, tuntutan yang harus diperjuangan Indonesia adalah bagaimana negara-negara maju mau berpartisipasi untuk melakukan pengurangan emisi. Jangan sampai negara maju dengan alasan sudah memberikan konpensasi melalui sistem perdagangan karbon tidak bersedia melakukan pengurangan emisi.(Ant)
"Intinnya adalah negara maju bersedia melakukan pengurangan emisi dan negara berkembang melakukan pengurangan emisi serta meningkatkan daya serap karbon melalui rehabilitasi lahan hutan," ujarnya.
Dia menegaskan, sistem perdagangan karbon bukanlah penyelesaian dari permasalahan perubahan iklim jika negara maju tetap ngotot tidak bersedia melakukan pengurangan emisi. Apalagi selama ini pemerintah Indonesia tidak maksimal dalam negosiasi perdagangan karbon sehingga tidak mendapatkan konpensasi yang sepadan dari sistem perdagangan karbon.
"Belum lagi terdapat kecendrungan untuk menahan penjualan karbon sambil menunggu kenaikan harga. Orang menunggu harga sementara dampak perubahan iklim tidak menunggu pasar," katanya.(Ant)
Source: Pelangi
Minim, Kontribusi Negara Berkembang
28-Oct-2009 08:39
Rabu, 28 Oktober 2009 03:35 WIB
Nusa Dua, Kompas - Hasil survei Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim menunjukkan, jumlah ahli atau kontribusi riset tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim negara-negara berkembang masih minim. Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat dampak perubahan iklim paling nyata dihadapi negara miskin dan berkembang.Dari total 430 anggota delegasi dari 140 negara dan lembaga penelitian yang tergabung dalam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) terungkap, sekitar 67 persen atau sedikitnya 288 ahli berasal dari negara maju. Mereka terlibat langsung dalam penelitian sekaligus menulis hasil penelitian dalam laporan berisi kajian tentang prediksi ilmiah, dampak adaptasi dan kerentanan, serta mitigasi perubahan iklim IPCC. Kajian serupa yang diterbitkan tahun 2007 silam mengantarkan lembaga itu menerima penghargaan Nobel Perdamaian.
Survei IPCC tentang asal negara para ahli dan kontribusi mereka itu dilakukan via e-mail melalui Focal Points IPCC, kementerian lingkungan hidup, atau departemen luar negeri para anggota IPCC di seluruh dunia pada 9-18 September 2009.
Dari sisi pembahas hasil laporan IPCC pun terungkap, mayoritas pembahas hasil laporan IPCC, yakni sekitar 80 persen, berasal dari negara maju. Selain itu, juga terungkap minimnya jumlah literatur tentang perubahan iklim, yakni mencapai sekitar 60 persen dari negara berkembang.
Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia Rachmat Witoelar, dalam pembukaan sidang IPCC di Nusa Dua, Bali, Senin lalu, telah mengingatkan kecenderungan itu. Ia mengajak peran serta yang lebih dari para anggota IPCC yang datang dari negara berkembang.
Skenario pulau tenggelam
Di tempat terpisah, pemerintah didesak supaya menyiapkan skenario perlindungan terhadap pulau-pulau kecil di Tanah Air dari dampak perubahan iklim. Skenario perlindungan dan pencegahan itu terutama terkait dengan kenaikan air laut yang terjadi akibat pemanasan global.
Desakan itu muncul dalam seminar ”Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Kepulauan dan Pesisir dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan” di Sanur, Bali. Seminar diadakan oleh Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim, koalisi LSM di Bali yang berkiprah dalam perubahan iklim dan dihadiri perwakilan masyarakat pesisir di sejumlah daerah di Indonesia. (BEN)
Source:Kompas
Untuk info tentang climate change lebih lanjut, silahkan klik http://www.docstoc.com/profile/machfudh
Back to MAIN MENU
Back to MAIN MENU
Tahura Raden Soerjo di Gunung Welirang Terbakar
Pasuruan (ANTARA News) - Sebagian lahan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo di kaki Gunung Welirang dan kaki Gunung Arjuno di atas kawasan wisata Tretes, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, masih terbakar.
Musim kemarau yang berkepanjangan menjadikan titik api yang telah dipadamkan kembali berkobar. Hembusan angin kencang menjadikan api…. Baca selengkapnya
Hutan Lindung Pagaralam Terbakar
Pagaralam (ANTARA News) - Sebagian atau sekitar satu hektare hutan lindung Lematang Indah Kota Pagaralam, Sumatra Selatan (Sumsel), Jumat sekitar pukul 19.00 WIB terbakar.
Dari pantauan, kebakaran hutan ini terjadi akibat ada warga yang membakar lahan untuk perkebunan, kemudian api merembet dan membakar hutan lindung…. Baca selengkapnya
U.N. Talks In Spain Seek To Salvage Climate Deal02-Nov-2009 08:07
Date: 02-Nov-09
Country: NORWAY
Author: Alister Doyle, Environment Correspondent
OSLO - Climate negotiators from 175 nations meet in Spain next week for a final session to try to break deadlock between rich and poor and salvage a U.N. deal due in Copenhagen in December.
The November 2-6 talks in Barcelona of almost 4,000 delegates, led by senior government officials, will seek to end deep splits about sharing out curbs on greenhouse gases and ways to raise billions of dollars to help the poor tackle global warming. …. Baca selengkapnya
30 October 2009 Back to MAIN MENU
Butuh Langkah Adaptasi, Bukan Mitigasi
Jumat, 30 Oktober 2009 03:44 WIB
Gianyar, Kompas - Strategi penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap pertanian harus fokus pada langkah-langkah adaptasi dibanding mitigasi. Hal ini karena pertanian menjadi korban dari perubahan iklim dan bukan sumber masalah.Pakar iklim yang juga Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian Irsal Las, Kamis (29/10) di Jakarta, menyatakan, kontribusi pertanian pada perubahan iklim global relatif kecil.Pertanian, kata Irsal, adalah korban dari perubahan iklim… baca selengkapnya.
RI-Inggris Bersinergi : Target Pengurangan Emisi Indonesia Bisa Menjadi 41 Persen
30-Oct-2009 07:47
Jumat, 30 Oktober 2009 03:33 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown membahas persiapan kedua negara menjelang Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Desember mendatang, dalam pembicaraan melalui telepon, Rabu malam.
Kedua pemimpin sepakat mengoordinasikan langkah mencegah kebuntuan di Kopenhagen. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menyampaikan itu di Kantor….. Baca selengkapnya.
Sulit Capai Kesepakatan Iklim30-Oct-2009 07:31
By Republika Newsroom
Jumat, 30 Oktober 2009 pukul 04:42:00
COPENHAGEN--Perdana Menteri Denmark, berpendapat kesepakatan yang mengikat secara hukum tidak akan dicapai dalam pertemuan puncak Kopenhagen, Desember 2009.Laks Loekke Rasmussen mengungkapkan pendapatnya menjelang KTT Uni Eropa yang akan menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu topik pembahasan.
Adapun topik utama berupa ratifikasi Republik Ceko…… baca selengkapnya.
Big Polluters To Reap Benefit Of Climate Deal
Country: UK
Author: Gerard Wynn - Analysis
LONDON - Big energy and engineering companies will reap most profit from a climate deal due in December, as they use their financial and intellectual clout to grab low carbon subsidies.
Utilities and oil companies, among the biggest polluters, are using their market awareness to stay ahead of a climate race, maneuvering to own the most viable low-carbon technologies.
In addition, they are a natural magnet for….baca selengkapnya.
JK Bangun PLTMH di BonehauBy Republika Newsroom
Senin, 19 Oktober 2009 pukul 06:50:00
MAMUJU--Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berjanji akan membangun sebuah pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Kecamatan Bonehau yang berjarak sekitar 50 kilometer dari Kota Mamuju Ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Hal itu diungkapkan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Minggu,… baca selengkapnya
PLTMH Bakal Pasok Arus
Atasi Krisis Listrik________________________________________
REDELONG –Untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di wilayah Aceh terutama di Bener Meriah, PT.Ilthabi Energia akhirnya melakukan survey lokasi selama seminggu.
Bantuan arus listrik yang dilaksanakan PT Ilthabi Energia menggunakan tenaga Listrik Tenaga Mikrihi(PLTMH) di Kabupaten Bener Meriah. Hal itu dilakukan menindaklanjuti realisasi awal setelah penandatangan…. Baca selengkapnya
Back to MAIN MENU
29 Oktober 2009 Back to MAIN MENU
Jakarta - Metro Mini sebagai angkutan umum yang biasa lalu lalang di ibukota Jakarta, memiliki racun emisi gas buang yang besar. Tingkat kepekatan asap angkutan khas yang berwarna merah-oranye ini mencapai 99,7 persen.
Hal tersebut diketahui dari pantauan detikOto dalam gelaran operasi simpatik emisi kendaraan, yang digelar di Central Park, Jalan S. Parman, Jakarta Barat, Kamis (29/10/2009)
Ketika Metro Mini 91 ...... baca selengkapnya
Pemerintah Serius Bangun Jembatan Selat SundaKamis, 29 Oktober 2009 13:49 WIB Ekonomi & Bisnis Makro
Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Indonesia akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam negeri, salah satunya dengan menyelesaikan Jembatan Selat Sunda.
"Kita akan mengembangkan potensi dalam negeri contohnya melalui strategi menyambungkan antara Jawa dan Sumatera. Kita akan mempertimbangkan serius pembangunan Jembatan Selat Sunda," ujarnya usai pembukaan "National ....... baca selengkapnya.
Pemerintah Akan Angkat 737 Ribu Guru Baru
Kamis, 29 Oktober 2009 13:36 WIB Peristiwa Pendidikan/Agama Dibaca 187 kali
Jakarta (ANTARA News) - Departemen Pendidikan Nasional berencana mengangkat 737 ribu guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 2010-2014 untuk menggantikan guru-guru yang pensiun dan memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri.
"Sebagian, sekitar 300 ribuan, untuk menggantikan guru-guru yang .... baca selengkapnya.
Back to MAIN MENU
Pemerintah Serius Bangun Jembatan Selat Sunda
Kamis, 29 Oktober 2009 13:49 WIB Ekonomi & Bisnis Makro
Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Indonesia akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam negeri, salah satunya dengan menyelesaikan Jembatan Selat Sunda.
"Kita akan mengembangkan potensi dalam negeri contohnya melalui strategi menyambungkan antara Jawa dan Sumatera. Kita akan mempertimbangkan serius pembangunan Jembatan Selat Sunda," ujarnya usai pembukaan "National Summit" di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis.
Hatta menambahkan, ini adalah strategi agar komoditi Indonesia di Sumatera tidak lari ke Malaysia dan untuk menciptakan konektivitas yang baik satu kawasan Jawa-Sumatera.
Proses perbaikan dan pembangunan investasi juga dapat dipakai sebagai modal untuk koneksi Asia pada 2015 nanti, namun untuk saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri.
"Bapak Presiden mengatakan ada usul dari Malaysia, untuk menghubungkan Sumatera dan Malaka melalui Gubernur Riau, namun kita lebih memprioritaskan jembatan Selat Sunda," ujarnya.
Selain perbaikan dan pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur, untuk menumbuhkan sektor investasi, Hatta menambahkan, akan memaksimalkan sektor perbankan, pasar modal dan pembiayaan negara termasuk invetasi langsung luar negeri (FDI) untuk target rata-rata 25 persen dari GDP dan mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada 2010.
"FDI kita dorong semaksimal mungkin untuk menerobos hambatan-hambatan dalam bottleneck agar kemitraan FDI tetap berjalan," ujarnya.
Pemerintah berharap target FDI 30 persen dari GDP tahun 2014 dapat tercapai dibandingkan sekarang sekitar 20 persen dari GDP, yang dapat meningkat 25 hingga 27 persen dari GDP.
"Kita perlukan minimum bergerak sampai 30 persen pada 2014 caranya dengan membuka sumbatan-sumbatan tadi," ujarnya.
Hatta mengatakan untuk memastikan bahwa yang dikerjakan dalam mengatasi hambatan serta sumbatan dalam investasi akan berjalan, akan dibentuk unit kerja presdien yang berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian.
"Unit ini nantinya akan bekerja 24 jam menjadi mata dan telinga presiden untuk memastikan yang kita kerjakan berjalan,"ujarnya. (*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1256798947/pemerintah-serius-bangun-jembatan-selat-sunda
Back to MAIN MENU
Pemerintah Akan Angkat 737 Ribu Guru Baru
Kamis, 29 Oktober 2009 13:36 WIB Peristiwa Pendidikan/Agama Dibaca 187 kali
Jakarta (ANTARA News) - Departemen Pendidikan Nasional berencana mengangkat 737 ribu guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 2010-2014 untuk menggantikan guru-guru yang pensiun dan memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri.
"Sebagian, sekitar 300 ribuan, untuk menggantikan guru-guru yang sudah pensiun. Juga untuk mem-PNS-kan guru-guru honorer," kata Direktur Profesi Pendidik Departemen Pendidikan Nasional Achmad Dasuki di Jakarta, Kamis.
Achmad tidak menyebutkan kuota guru yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama priode itu, sebaliknya menjelaskan bahwa pada 2005-2009 pemerintah telah mengangkat 220 ribu guru honorer di sekolah negeri menjadi PNS sehingga jumlah guru honorer yang tersisa hanya sekitar 13 ribu orang.
Menurutnya, jumlah guru honorer meledak setelah pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena banyak kepala sekolah yang memanfaatkan dana BOS untuk mempekerjakan guru honorer tanpa memperhitungkan kebutuhan guru sekolah.
"Sekarang ini ada 580 ribu guru honorer di sekolah negeri yang belum diangkat. Karena ada BOS, kepala sekolah merekrut guru honorer tanpa kendali. Asal merasa butuh. Sampai ada beberapa sekolah yang kelebihan 19 guru," katanya.
Sementara jumlah guru yang ada saat ini, menurut dia, sudah lebih dari cukup. "Rasio guru dan siswa SMP saja saat ini sudah 1:15, lebih besar dari rasio guru dan siswa di Jepang dan Korea yang hanya 1:20. Kalau ke-580 ribu guru honorer itu diangkat, rasionya bisa menjadi 1:10," katanya.
Di samping itu, kemampuan finansial pemerintah juga terbatas sehingga tidak mungkin mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS sehingga guru-guru honorer yang akan diangkat hanya yang memenuhi kualifikasi termasuk diantaranya yang berpendidikan S1 dan telah mengikuti pendidikan profesi minimal selama satu tahun.
Selain mengangkat lebih banyak guru, pemerintah juga akan berupaya memeratakan sebaran guru dan kini sedang menyiapkan regulasi untuk mengatur sebaran guru karena meski jumlahnya terhitung cukup namun sebarannya tidak merata karena lebih terkonsentrasi di perkotaan.
Ia menambahkan pemerintah belum bisa berbuat banyak karena kewenangan untuk menempatkan guru berada di tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum punya payung hukum untuk terlibat dalam pengaturan distribusi guru. (*)
COPYRIGHT © 2009
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1256798947/pemerintah-serius-bangun-jembatan-selat-sunda
Back to MAIN MENU
PEMERINTAH DIMINTA SEGERA AJUKAN KEMBALI RUU JPSK
Thursday, 29 October 2009 21:54
Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat mengatakan, Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) tidak bisa langsung dilanjutkan tetapi harus melalui tahap pengajuan RUU yang telah diatur dalam UU No 10 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Jakarta, 29/10 (Antara/FINROLL News) - Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat mengatakan, Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) tidak bisa langsung dilanjutkan tetapi harus melalui tahap pengajuan RUU yang telah diatur dalam UU No 10 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
"RUU JPSK tidak bisa di `carry over` (lanjutkan) pada masa jabatan dewan yang baru. Sesuai dengan UU no 10, maka Pemerintah meski mengajukan kembali RUU itu," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa saja memberikan amanat presiden kepada DPR untuk memulai kembali pembahasan RUU tersebut. Kemudian DPR akan membahasnya dalam Badan Musyawarah. "Apakah nanti langsung dibuatkan pansus, atau melalui komisi oleh pembahasan itu," katanya.
Bisa saja, menurut dia, Pemerintah secara simultan juga mengajukannya dalam program legislasi nasional, sehingga menjadi prioritas pembahasan.
"Semua bisa dilakukan secara simultan," katanya.
Sesuai dengan UU no 10 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pasal 17 ayat (3) presiden bisa mengajukan RUU diluar program prolegnas yang menjadi prioritas kerja dewan.
Anggota Komisi XI Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya menunggu pemerintah untuk mengajukan kembali RUU JPSK tersebut. "Posisi kita adalah tergantung pada pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, selama ini kegagalan RUU JPSK menjadi UU karena adanya perbedaan persepsi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) JPSK yang telah diterbitkan pemerintah. Pihaknya menolak adanya pasal yang mengakui Perppu JPSK dalam RUU JPSK yang diajukan pemerintah.
RUU JPSK sebelumnya tengah dibahas sebelum berakhirnya masa tugas DPR 2004-2009. Namun sampai dengan akhir masa tugas dewan, RUU tersebut belum juga disahkan. Hal ini karena masih ada beberapa ketidaksepahaman pemerintah dan DPR terutama terkait pasal pengakuan terhadap Perppu JPSK sebagai dasar hukum. Sebagian anggota DPR beranggapan Perppu JPSK telah ditolak sehingga dinilai tidak sah.
Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersikukuh bahwa Perppu tersebut tidak ditolak, sebab tidak ada kata penolakan dalam hasil rapat dengan DPR.
Anggota Komisi XI pada masa jabatan 2004-2009, Ramson Siagiaan sebelumnya menyebutkan adanya perbedaan persepsi antara DPR dan Pemerintah. Menurut dia, dalam hasil rapat tertulis, DPR tidak mengungkapkan kata-kata penolakan, namun meminta pemerintah untuk mengajukan RUU JPSK.
Menurut dia, bagi DPR hal ini ditafsirkan tidak diterima sehingga pemerintah harus mengajukan RUU JPSK. Namun bagi pemerintah hal ini, ini diartikan untuk sementara waktu Perppu menjadi dasar hukum mengisi kekosongan UU yang belum terbentuk.
Sumber: http://www.news.id.finroll.com/nasional/161888-pemerintah-diminta-segera-ajukan-kembali-ruu-jpsk.html
Back to MAIN MENU
PEMERINTAH DIMINTA SEGERA AJUKAN KEMBALI RUU JPSK
Thursday, 29 October 2009 21:54
Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat mengatakan, Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) tidak bisa langsung dilanjutkan tetapi harus melalui tahap pengajuan RUU yang telah diatur dalam UU No 10 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Jakarta, 29/10 (Antara/FINROLL News) - Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat mengatakan, Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) tidak bisa langsung dilanjutkan tetapi harus melalui tahap pengajuan RUU yang telah diatur dalam UU No 10 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
"RUU JPSK tidak bisa di `carry over` (lanjutkan) pada masa jabatan dewan yang baru. Sesuai dengan UU no 10, maka Pemerintah meski mengajukan kembali RUU itu," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa saja memberikan amanat presiden kepada DPR untuk memulai kembali pembahasan RUU tersebut. Kemudian DPR akan membahasnya dalam Badan Musyawarah. "Apakah nanti langsung dibuatkan pansus, atau melalui komisi oleh pembahasan itu," katanya.
Bisa saja, menurut dia, Pemerintah secara simultan juga mengajukannya dalam program legislasi nasional, sehingga menjadi prioritas pembahasan.
"Semua bisa dilakukan secara simultan," katanya.
Sesuai dengan UU no 10 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pasal 17 ayat (3) presiden bisa mengajukan RUU diluar program prolegnas yang menjadi prioritas kerja dewan.
Anggota Komisi XI Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya menunggu pemerintah untuk mengajukan kembali RUU JPSK tersebut. "Posisi kita adalah tergantung pada pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, selama ini kegagalan RUU JPSK menjadi UU karena adanya perbedaan persepsi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) JPSK yang telah diterbitkan pemerintah. Pihaknya menolak adanya pasal yang mengakui Perppu JPSK dalam RUU JPSK yang diajukan pemerintah.
RUU JPSK sebelumnya tengah dibahas sebelum berakhirnya masa tugas DPR 2004-2009. Namun sampai dengan akhir masa tugas dewan, RUU tersebut belum juga disahkan. Hal ini karena masih ada beberapa ketidaksepahaman pemerintah dan DPR terutama terkait pasal pengakuan terhadap Perppu JPSK sebagai dasar hukum. Sebagian anggota DPR beranggapan Perppu JPSK telah ditolak sehingga dinilai tidak sah.
Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersikukuh bahwa Perppu tersebut tidak ditolak, sebab tidak ada kata penolakan dalam hasil rapat dengan DPR.
Anggota Komisi XI pada masa jabatan 2004-2009, Ramson Siagiaan sebelumnya menyebutkan adanya perbedaan persepsi antara DPR dan Pemerintah. Menurut dia, dalam hasil rapat tertulis, DPR tidak mengungkapkan kata-kata penolakan, namun meminta pemerintah untuk mengajukan RUU JPSK.
Menurut dia, bagi DPR hal ini ditafsirkan tidak diterima sehingga pemerintah harus mengajukan RUU JPSK. Namun bagi pemerintah hal ini, ini diartikan untuk sementara waktu Perppu menjadi dasar hukum mengisi kekosongan UU yang belum terbentuk.
Sumber: http://www.news.id.finroll.com/nasional/161888-pemerintah-diminta-segera-ajukan-kembali-ruu-jpsk.html
Back to MAIN MENU
Indonesia Diminta Menuntut Kompensasi Kerusakan Ekologis
Nasional Denpasar 07:45:00 WIB
INDONESIA harus menuntut konpensasi kepada negara maju terkait kerusakan ekologis akibat dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global, kata seorang peneliti.
"Indonesia diharapkan tidak hanya menuntut konpensasi pembuangan karbon yang dilakukan negara maju dalam bentuk perdagangan karbon. Sebab negara maju juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurangan emisi," kata peneliti pada Jaringan Lembaga Pemantau Negara Berkembang "Third World Network" Hira Janthani di Denpasar, Selasa (27/10).Ditemui di sela-sela seminar dan lokakarya nasional tentang adaptasi perubahan iklim, ia mengemukakan, pemanasan global selama ini telah terjadi dan pemanasan global yang terjadi telah menyebabkan kerusakan ekologis.
Kerusakan ekologis itu, katanya, juga yang harus menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia untuk mendapatkan konpensasi.
"Jadi perlu kajian berapa kerugian yang harus dibayar untuk itu. Harus ada penghitungan atas kompensasi adaptasi, karena untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim itu ada ongkosnya," katanya.
Ia menegaskan, tuntutan yang harus diperjuangan Indonesia adalah bagaimana negara-negara maju mau berpartisipasi untuk melakukan pengurangan emisi. Jangan sampai negara maju dengan alasan sudah memberikan konpensasi melalui sistem perdagangan karbon tidak bersedia melakukan pengurangan emisi.(Ant)
"Intinnya adalah negara maju bersedia melakukan pengurangan emisi dan negara berkembang melakukan pengurangan emisi serta meningkatkan daya serap karbon melalui rehabilitasi lahan hutan," ujarnya.
Dia menegaskan, sistem perdagangan karbon bukanlah penyelesaian dari permasalahan perubahan iklim jika negara maju tetap ngotot tidak bersedia melakukan pengurangan emisi. Apalagi selama ini pemerintah Indonesia tidak maksimal dalam negosiasi perdagangan karbon sehingga tidak mendapatkan konpensasi yang sepadan dari sistem perdagangan karbon.
"Belum lagi terdapat kecendrungan untuk menahan penjualan karbon sambil menunggu kenaikan harga. Orang menunggu harga sementara dampak perubahan iklim tidak menunggu pasar," katanya.(Ant)
Source: Pelangi
Minim, Kontribusi Negara Berkembang
28-Oct-2009 08:39
Rabu, 28 Oktober 2009 03:35 WIB
Nusa Dua, Kompas - Hasil survei Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim menunjukkan, jumlah ahli atau kontribusi riset tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim negara-negara berkembang masih minim. Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat dampak perubahan iklim paling nyata dihadapi negara miskin dan berkembang.Dari total 430 anggota delegasi dari 140 negara dan lembaga penelitian yang tergabung dalam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) terungkap, sekitar 67 persen atau sedikitnya 288 ahli berasal dari negara maju. Mereka terlibat langsung dalam penelitian sekaligus menulis hasil penelitian dalam laporan berisi kajian tentang prediksi ilmiah, dampak adaptasi dan kerentanan, serta mitigasi perubahan iklim IPCC. Kajian serupa yang diterbitkan tahun 2007 silam mengantarkan lembaga itu menerima penghargaan Nobel Perdamaian.
Survei IPCC tentang asal negara para ahli dan kontribusi mereka itu dilakukan via e-mail melalui Focal Points IPCC, kementerian lingkungan hidup, atau departemen luar negeri para anggota IPCC di seluruh dunia pada 9-18 September 2009.
Dari sisi pembahas hasil laporan IPCC pun terungkap, mayoritas pembahas hasil laporan IPCC, yakni sekitar 80 persen, berasal dari negara maju. Selain itu, juga terungkap minimnya jumlah literatur tentang perubahan iklim, yakni mencapai sekitar 60 persen dari negara berkembang.
Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia Rachmat Witoelar, dalam pembukaan sidang IPCC di Nusa Dua, Bali, Senin lalu, telah mengingatkan kecenderungan itu. Ia mengajak peran serta yang lebih dari para anggota IPCC yang datang dari negara berkembang.
Skenario pulau tenggelam
Di tempat terpisah, pemerintah didesak supaya menyiapkan skenario perlindungan terhadap pulau-pulau kecil di Tanah Air dari dampak perubahan iklim. Skenario perlindungan dan pencegahan itu terutama terkait dengan kenaikan air laut yang terjadi akibat pemanasan global.
Desakan itu muncul dalam seminar ”Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Kepulauan dan Pesisir dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan” di Sanur, Bali. Seminar diadakan oleh Kolaborasi Bali untuk Perubahan Iklim, koalisi LSM di Bali yang berkiprah dalam perubahan iklim dan dihadiri perwakilan masyarakat pesisir di sejumlah daerah di Indonesia. (BEN)
Source:Kompas
Untuk info tentang climate change lebih lanjut, silahkan klik http://www.docstoc.com/profile/machfudh
Back to MAIN MENU
Back to MAIN MENU
Quote of the Day
29 October 2009 Back to MAIN MENU
Surat Maryam 51-53 :
"Kisah-kisah kenabian adalah kisah pengabdian ikhlas kepada Alloh, mengajak orang untuk murni ibadah pada Alloh. Semua hinaan orang-orang pasti kembali pada orang-orang tersebut."
Surat Maryam 69-72:
"Alloh tak pernah zolim, tiap amal sempurna balasannya, neraka untuk yang anti Alloh dan amal soleh, surga untuk yang sungguh-sunggh taqwa, patuh lahir bathin."
Back to MAIN MENU
Surat Maryam 51-53 :
"Kisah-kisah kenabian adalah kisah pengabdian ikhlas kepada Alloh, mengajak orang untuk murni ibadah pada Alloh. Semua hinaan orang-orang pasti kembali pada orang-orang tersebut."
Surat Maryam 69-72:
"Alloh tak pernah zolim, tiap amal sempurna balasannya, neraka untuk yang anti Alloh dan amal soleh, surga untuk yang sungguh-sunggh taqwa, patuh lahir bathin."
Back to MAIN MENU
Today's News
Indonesia Desak Capai Mandat Bali di Kopenhagen
Selasa, 3 November 2009 10:53 WIB Warta Bumi
…….perundingan mengenai kelanjutan Protokol Kyoto juga masih menemui "jalan buntu", karena keengganan negara maju merundingkan target mereka dalam fase komitmen kedua setelah tahun 2012.
Sudan selaku ketua koalisi negara berkembang (Kelompok 77) menyampaikan pernyataan keras bahwa langkah negara maju "membunuh" proses Kyoto merupakan pengingkaran atas komitmen mereka.
Selain itu juga terlihat ada upaya "penyanderaan" oleh negara maju terkait dengan isu komitmen mitigasi negara maju dan aksi mitigasi negara berkembang…… Baca selengkapnya
Menhut Targetkan Kebakaran Hutan Turun 20 Persen
Sabtu, 31 Oktober 2009 17:37 WIB Warta Bumi
Sukabumi (ANTARA News) - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menargetkan penurunan kasus kebakaran hutan di Indonesia hingga 20 persen per tahun….. Baca selanjutnya
Selasa, 3 November 2009 10:53 WIB Warta Bumi
…….perundingan mengenai kelanjutan Protokol Kyoto juga masih menemui "jalan buntu", karena keengganan negara maju merundingkan target mereka dalam fase komitmen kedua setelah tahun 2012.
Sudan selaku ketua koalisi negara berkembang (Kelompok 77) menyampaikan pernyataan keras bahwa langkah negara maju "membunuh" proses Kyoto merupakan pengingkaran atas komitmen mereka.
Selain itu juga terlihat ada upaya "penyanderaan" oleh negara maju terkait dengan isu komitmen mitigasi negara maju dan aksi mitigasi negara berkembang…… Baca selengkapnya
Menhut Targetkan Kebakaran Hutan Turun 20 Persen
Sabtu, 31 Oktober 2009 17:37 WIB Warta Bumi
Sukabumi (ANTARA News) - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menargetkan penurunan kasus kebakaran hutan di Indonesia hingga 20 persen per tahun….. Baca selanjutnya
My RESUME
Name : Machfudh
Place/date of birth : Pati, Central Java, Indonesia/ 26 June 1957.
Nationality : Indonesia
Marital status : Maried, 2 children (1985 and 1987).
Address : Taman Pagelaran Blok F3/1, Ciomas, BOGOR 16610
Indonesia.
Phone : +62+251+634572
Mobile Phone (HP) : 0811-11-0027.
Contact e-mail : mfood2003@yahoo.com
KEY QUALIFICATIONS
Machfudh is an Indonesian and he got a PhD from the Ohio State University, Ohio, USA in 1996. He has more than 25 years of experience in environmental activities such as in renewable energy particularly microhydro, forestry, forest certification, remote sensing issues (particularly in the areas of application of remote sensing and geographic information system for spatial planning and tropical forest management), reduced impact logging, forest certification, erosion, and landscape ecology. Strong skills in training and survey on community based microhydro development, application of geographic information system, database and remote sensing, spatial analysis, sustainable natural forest management projects and facilitating and organizing multi-stakeholders meetings. Experiences on developing proposals for obtaining funds from international donor agencies (i.e.: ITTO, GEF-UNDP, ICRAF), and as a manager of projects.
Area of Specialization & Interest
Natural resources management, energy and environment, climate change, REDD, community development, forest certification, forest model network (community based environmental management), spatial planning and analysis, remote sensing analysis, GIS-based analysis and simulations, agro-forestry, reduced impact logging, watershed management, erosion, landscape ecology, trainings on project planning, spatial analysis, tropical regions, spatial policy and project proposal development.
Last 10 Years Employment /Professional Experiences
1. National consultant (SSA/vendor) at the UNDP-Jakarta for the following services:
-National Project Manager for UNREDD-PIP, a collaboration of UNDP-Ministry of Forestry on developing UNREDD proposal and prepare for implementation of UNREDD project (21 February – 15 November 2009).
- Coordinate IMIDAP program activities, a collaboration of UNDP-DGEEU program on microhydro (Nov 2007 – 31 Dec 2008, as a Team Leader).
-Developed a final project report of the SGP-PTF, an EU-UNDP Collaboration program (June-Sept 2007).
- Developed proposals sent to the GEF on the subjects of Land Degradation (CBFM-PDFB), biodiversity (agrobiodiversity and national park buffer zone management,PDF-B), and Climate Change Adaptation (June 2006-2007, PDF-B); microhydro development (2003-2005, PDF B and Full Scale), and energy conservation (2004, PDF-B).
- Developed a proposal on the Strategic Environmental and Natural Resources Assessment (SENRA) sent to the UNDP-TRACT.
- Assessment of the Indonesia Decentralized Environment and Natural Resources Management Project (IDEN) (August – October 2006) – a collaboration project between Ministry of Environment and UNDP.
- UNDP-GEF Mission counter part (Dec 2005-January 2006).
- Project manager of the PDF-B IMIDAP Project (microhydro power plant) ( Dec 2004-August 2005).
- Renewable energy expert (national energy consultant) ( Nov 2003-Nov 2004) for the IDEN project.
2. President Director of a national consultant company (PT FFL International -Indonesia) specializing on forest certification.
3. National consultant at the Center for International Forestry Research (CIFOR) for the ITTO funded project. (September 1999-March 2002).
4. Spatial analyst at the EPIQ-NRM-USAID project. (July – September 1998).
5. Self employed as a Freelance consultant at various consultant companies (1996-1998).
6. Student Librarian Supervisor, the Ohio State University Library, the Ohio State University, Columbus, OH, USA.(July 1990-Dec1995).
Publications
Various publications related to environment, forestry and energy have been published in various publications and also presented in various national and international seminars. List of publications are available upon request.
List of Referees
1. Budhi Sayoko, UNDP. Email: Budhi.sayoko@undp.org. Mobile Phone: 08121038454
2. Lukas Adhyakso. UNDP. email: Lukas.adhyakso@undp.org, Mobile phone: 08128830675
2. Elaine P Slamet. UNDP. email: Elaine.slamet@undp.org, Mobile phone: 08161905235
3. Andhika Prastawa. BPPT. email: aprastaw@vt.edu, aprastawa@webmail.bppt.go.id, mobile phone: 08129168776
Place/date of birth : Pati, Central Java, Indonesia/ 26 June 1957.
Nationality : Indonesia
Marital status : Maried, 2 children (1985 and 1987).
Address : Taman Pagelaran Blok F3/1, Ciomas, BOGOR 16610
Indonesia.
Phone : +62+251+634572
Mobile Phone (HP) : 0811-11-0027.
Contact e-mail : mfood2003@yahoo.com
KEY QUALIFICATIONS
Machfudh is an Indonesian and he got a PhD from the Ohio State University, Ohio, USA in 1996. He has more than 25 years of experience in environmental activities such as in renewable energy particularly microhydro, forestry, forest certification, remote sensing issues (particularly in the areas of application of remote sensing and geographic information system for spatial planning and tropical forest management), reduced impact logging, forest certification, erosion, and landscape ecology. Strong skills in training and survey on community based microhydro development, application of geographic information system, database and remote sensing, spatial analysis, sustainable natural forest management projects and facilitating and organizing multi-stakeholders meetings. Experiences on developing proposals for obtaining funds from international donor agencies (i.e.: ITTO, GEF-UNDP, ICRAF), and as a manager of projects.
Area of Specialization & Interest
Natural resources management, energy and environment, climate change, REDD, community development, forest certification, forest model network (community based environmental management), spatial planning and analysis, remote sensing analysis, GIS-based analysis and simulations, agro-forestry, reduced impact logging, watershed management, erosion, landscape ecology, trainings on project planning, spatial analysis, tropical regions, spatial policy and project proposal development.
Last 10 Years Employment /Professional Experiences
1. National consultant (SSA/vendor) at the UNDP-Jakarta for the following services:
-National Project Manager for UNREDD-PIP, a collaboration of UNDP-Ministry of Forestry on developing UNREDD proposal and prepare for implementation of UNREDD project (21 February – 15 November 2009).
- Coordinate IMIDAP program activities, a collaboration of UNDP-DGEEU program on microhydro (Nov 2007 – 31 Dec 2008, as a Team Leader).
-Developed a final project report of the SGP-PTF, an EU-UNDP Collaboration program (June-Sept 2007).
- Developed proposals sent to the GEF on the subjects of Land Degradation (CBFM-PDFB), biodiversity (agrobiodiversity and national park buffer zone management,PDF-B), and Climate Change Adaptation (June 2006-2007, PDF-B); microhydro development (2003-2005, PDF B and Full Scale), and energy conservation (2004, PDF-B).
- Developed a proposal on the Strategic Environmental and Natural Resources Assessment (SENRA) sent to the UNDP-TRACT.
- Assessment of the Indonesia Decentralized Environment and Natural Resources Management Project (IDEN) (August – October 2006) – a collaboration project between Ministry of Environment and UNDP.
- UNDP-GEF Mission counter part (Dec 2005-January 2006).
- Project manager of the PDF-B IMIDAP Project (microhydro power plant) ( Dec 2004-August 2005).
- Renewable energy expert (national energy consultant) ( Nov 2003-Nov 2004) for the IDEN project.
2. President Director of a national consultant company (PT FFL International -Indonesia) specializing on forest certification.
3. National consultant at the Center for International Forestry Research (CIFOR) for the ITTO funded project. (September 1999-March 2002).
4. Spatial analyst at the EPIQ-NRM-USAID project. (July – September 1998).
5. Self employed as a Freelance consultant at various consultant companies (1996-1998).
6. Student Librarian Supervisor, the Ohio State University Library, the Ohio State University, Columbus, OH, USA.(July 1990-Dec1995).
Publications
Various publications related to environment, forestry and energy have been published in various publications and also presented in various national and international seminars. List of publications are available upon request.
List of Referees
1. Budhi Sayoko, UNDP. Email: Budhi.sayoko@undp.org. Mobile Phone: 08121038454
2. Lukas Adhyakso. UNDP. email: Lukas.adhyakso@undp.org, Mobile phone: 08128830675
2. Elaine P Slamet. UNDP. email: Elaine.slamet@undp.org, Mobile phone: 08161905235
3. Andhika Prastawa. BPPT. email: aprastaw@vt.edu, aprastawa@webmail.bppt.go.id, mobile phone: 08129168776
My CV
CURRICULUM VITAE
Name : Machfudh
Place/date of birth : Pati, Central Java, Indonesia/ 26 June 1957.
Nationality : Indonesia
Marital status : Maried, 2 children (1985 and 1987).
Address : Taman Pagelaran Blok F3/1, Ciomas, BOGOR 16610
Indonesia.
Phone : +62+251+634572
Mobile Phone (HP) : +62-811-11-0027.
e-mail : mfood2003@yahoo.com, mr.machfudh@gmail.com, jmi.machfudh@yahoo.com
KEY QUALIFICATIONS
More than 25 years of experience in environmental activities such as in renewable energy, forestry, forest certification, remote sensing issues (particularly in the areas of application of remote sensing and geographic information system for spatial planning and tropical forest management), reduced impact logging, forest certification, erosion, and landscape ecology. Strong skills in training, survey on application of geographic information system, database and remote sensing, spatial analysis, sustainable natural forest management projects and facilitating and organizing multi-stakeholders meetings. Experiences on developing proposals for obtaining funds from international donor agencies (i.e.: ITTO, GEF-UNDP, ICRAF).
Area of Specialization & Interest
Natural resources management, energy and environment, community development, forest certification, forest model network (community based environmental management), spatial planning and analysis, remote sensing analysis, GIS-based analysis and simulations, agro-forestry, reduced impact logging, watershed management, erosion, landscape ecology, trainings on project planning, spatial analysis, tropical regions, spatial policy and project proposal development.
Education
Higher Education
1996: Doctor of Philosophy (Ph.D.)
The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA.
Major: Environmental Science. Minor: Landscape Ecology, GIS.
PhD Thesis: Impact of Landscape Structure on Spatio-dynamic of Total Phosphorus.
Dissertation Committee: Professors Craig B. Davis, Terry Logan, Lloyd Owens, James Bonta.
1990: Master of Science (MS)
The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA.
Major: Natural Resources
MS Thesis: Evaluation and Interpretation of Thematic Mapper Bands for Discriminating Land Covers.
Thesis Committee: Professors Joseph D. Kasile, John Lyon.
1988 Diploma
Overseas Training Office Bappenas & Institute for Management Education and Development. Jakarta. Indonesia.
Subject: Academic Skills Preparation containing Mathematics, Statistics, Computer, Economic Development and Speed Reading courses. February 8 to May 6, 1988.
1982: Bachelor of Science (BS)
Bogor Agriculture University, Bogor, Indonesia.
Major: Forest Management.
BS Thesis: Simulation model for erosion control at Upland Sumber Brantas Subwatershed.
Advisors : Professors Syafii Manan, Bambang Eko Budhiyono.
Professional Trainings
2004. UNDP-IDEN-Jakarta. Indonesia. (Subject: Planning by Objective, Logical Framework Approach). Training of Trainer. 24 September 2004.
2004. University of Indonesia. Jakarta. Indonesia. (Subject: Project Management.). 25-27 March 2004.
2004. Institut Management Zakat. Jakarta. Indonesia. (Subject: Strategi Penggalangan Dana Luar Negeri/ A Strategy to Apply Overseas Funds.) 26-27 February 2004.
2003. Lembaga Ekolabel Indonesia. Bogor. Indonesia. (Subject: Sustainable Natural Forest Management Certification :24 Feb – 1 March 2003, Sustainable Plantation Forest Management : August 2003). Assessor.
2000. BIOTROP Training & Information Center. Bogor. Indonesia. (Subject: The Fundamental of Remote Sensing and Image Processing: 27 – 31 March 2000).
1999. The Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT), Jakarta, Indonesia. (Subject: Radar Data Interpretation: 9 – 13 August 1999).
1997. ICRAF-University of Chiang Mai. Chiang Mai. Thailand. (Subject: Application of the Policy Analysis Matrix to Natural Resource Policy).
1997. SEAMEO-BIOTROP, Bogor, Indonesia.(Subject: Modeling complex agroforestry).
1989. Colorado State University, Fort Collins, USA. (Subject: Geographic Information System: 31 August – 1 Sept 1989).
Non-government organization experiences
2002 – present: Founder and Advisory Board Coordinator of Yayasan Bina Sains dan Teknologi, Bogor: a non-government organization specializing on Youth Education.
1990 – present: Founder and Senior Associates of Yayasan Buku Isnet: a non-government organization specializing on book charity to out of Java private universities.
2008 – present: Owner and administrator of the Jejaring_mikrohidro mailing list. (Total mailing list member up to 31 August 2008= 193).
Last 10 Years Employment /Professional Experiences
21 February 2009 – 15 November 2009. National Project Manager. United Nations Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation – Project Implementation Preparation (UNREDD-PIP). Address: Address: Menara Thamrin 9th Fl. Jln. M.H. Thamrin Kav. 3, JAKARTA 10240. Ph: 314 1308 ext 203. Fax: 3150382. Duties: Develop UNREDD National Join Program Project Proposal, Interact with key stakeholders within the Ministry of Forestry and beyond, Review and analyze current practices, modalities and legislation in the forestry sector and other land critical to REDD, Identify ongoing and planned projects in REDD related and forest management, Supervise Technical Advisor and cooperate with the International Expert in the development and finalization of UNREDD NJP, Stakeholder consultation, Formulation of project activities and financial plan, Support to the National Project Director (Ministry of Forestry) to enhance REDD readiness in Indonesia, Support to the National Project Director (Ministry of Forestry) to process required administration action to put the project into Government of Indonesia project management mechanism, and Administration preparation for executing the UNREDD Quick Start full project.
6 November 2007 – 31 December 2008. Team Leader. The Integrated Microhydro Development and Application Program (IMIDAP). A Collaboration project of GEF-UNDP and Directorate General of Electricity and Energy Utilization. PIMS 3102 UNDP Project. Address: Gedung DJLPE. Jln. Rasuna Said, Blok X-2, Kav 7-8, Kuningan, Jakarta 12960. Telephone: 021-525 5180 ext. 1234, )21-525 6044. Fax: 021-525-6044. Duties: Responsible to provide Technical Assistances and Administration management of the project, support the National Project Manager for running the project.
24 June – 25 September 2007. National Consultant for UNDP-EU program on SGP-PTF. United Nations Development Programme (UNDP). Address: Menara Thamrin 9th Fl. Jln. M.H. Thamrin Kav. 3, JAKARTA 10240. Ph: 314 1308 ext 203. Fax: 3150382. Duties: Monitoring and evaluation of the SGP-PTF grantees; developing a final project report of the SGP-PTF.
9 June 2006 – 30 April 2007. National Consultant for Land Degradation for Environment Unit. United Nations Development Programme (UNDP). Address: Menara Thamrin 9th Fl. Jln. M.H. Thamrin Kav. 3, JAKARTA 10240. Ph: 314 1308 ext 203. Fax: 3150382. Duties: Gathering and Verification of Land Degradation Programs Information, Identification of Barriers to Land Degradation Programs and Application, Identification of Key Players, Indonesia_CPP Institutional Arrangments, Land Degradation Policy Formulation, Indonesia_CPP Components and Benefits, organize and conduct National Stakeholder’s workshops, Climate Change Adaptation and Agrobiodiversity project proposals development. Additional duties: Assessment of the Indonesia Decentralized Environment and Natural Resources Management Project (IDEN) and proposal development of the Strategic Environmental and Natural Resources Assessment (SENRA), develop PIF and full size proposal sent to GEF for focal areas of biodiversity (agrobiodiversity and buffer zones management), climate change (microhydro power and energy conservation), land degradation (community based forest rehabilitation).
9 January 2006 – May 2006: self employed.
• Assessor for sustainable planted forest management for PT Tusam Hutani. Nanggro Aceh Darussalam (NAD). January 2006. Position: Forest Management Expert. MoF's System. Certification Agency: TUV Indonesia. Part Time position.
• Associate Advisor to the ITTO PPD 87/03 Rev. 2(F) Project Coordinator: Identification of Gonystylus spp (Ramin) Potency, Distribution, Conservation and Plantation Barrier. P3HKA. Jln. Gn. Batu No. 5. Bogor. Phone: (0251)7520067. Fax: 0251-638111. February 2006. Part Time Position.
9 November 2005 – 9 January 2006
• National Consultant for the UNDP-GEF Mission. United Nations Development Programme (UNDP). Address: Menara Thamrin 9th Fl. Jln. M.H. Thamrin Kav. 3, JAKARTA 10240. Ph: 314 1308 ext 203. Fax: 3150382. Duties: (1) To carry out research on existing and planned projects information that are related to biodiversity, land degradation and international waters (2) To compile, conclude and present the information obtained from the research (point 1) to the GEF regional mission experts, (3) To establish a meeting agenda for the GEF regional mission experts with the key stakeholders and partners, (4) To organize and implement a workshop on GEF Logical Framework Analysis - stakeholders consultation, (5) To develop concept papers and PDF-B project brief for GEF Full Scale targeted projects on biodiversity, land degradation, and international water GEF focal areas, (6) To develop UNDP-GEF Jakarta portfolio for year 2006-2010 especially for biodiversity, land degradation, international waters and climate change GEF focal areas, (7) To provide inputs for GEF Focal Point for Indonesia country especially in the preparation of GEF IV strategy.
1 December 2004 – 15 August 2005
• National Program Manager. PDF-B IMIDAP Project. A GEF– UNDP funded project dedicated to Directorate General of Energy and Electricity Utilization. Address: Mini-microhydro Clearing House. Directorate General Energy and Electricity Utilization. Jln. H. R. Rasuna Said Blok X2, Kav. 07-08. Kuningan. Jakarta. Telp. +62-21-5225180, 5279340. Fax: 5279340. Duties: to lead the management services of all PDF-B exercise activity to ensure that the project activity will be implemented coherently and well coordinated; to provide coordination, consultation, and cooperation among microhydro stakeholders involved in the project; to support the preparation, as well as the facilitation of administration, budget, accommodation and workshops execution; to contribute expertise input in constructing detailed design of the project components, to identify, evaluate all prospective Co-funding institutions, as well as arranging and actively participating the meeting with them, to lead preparation, finalization and submission of Integrated Microhydro Dvelopment and Application Project (IMIDAP) draft project documents to the GEF, maintains communications between programs and the UNDP office.
1 July 2004 – 30 November 2004.
• Energy Consultant. Indonesia Decentralized Environmental & Natural Resources Management Project INS/01/024 (IDEN) – UNDP. Address: Surya Building, 6th Fl. Jln. M.H. Thamrin Kav. 9, JAKARTA 10240. Ph: 39830994, 3902543, 2304965 Ext. 1028. Fax: 39838824. Duties: preparation and arrangement of the IMIDAP PDF-B GEF funded project, organized logical framework analysis workshop for project planning for a IMIDAP-full scale GEF funded project; facilitate logical framework analysis workshop for the full scale IMIDAP, identification of barriers, objectives, goals, purposes, outputs and activities to accelerate micro-hydro power plant development and application in Indonesia; identification of key players; IMIDAP institutional arrangements; and co-financing arrangement for the full scale IMIDAP.
10 February 2004 - Juni 2004 : self employed
• Senior Excecutive of the Yayasan Bina Sains and Technology- A non-government organization serving on education and training for youths. Address: SMK Bina Tehnologi. Jalan Karadenan Raya 9, Cibinong, Indonesia. Part Time position.
• Reviewing and editing the HCVF-Indonesia documents. Client: PT Smartwood. (15-28 February 2004). Part Time Position.
• Preparation of documents for forest concession holder auction. Client: PT Sinergy Hutan Lestari. (February 2004). Part Time position.
• PDF-B project of the IMIDAP preparation. Client: Ir Andhika Prastawa. Energy Consultant of the UNDP. (April 2004 - May 2004). Part Time position.
10 November 2003 – 9 February 2004.
• Renewable Energy Expert. UNDP-Environment Unit-Jakarta. Address: Menara Thamrin 9th Fl. Jln. M.H. Thamrin Kav. 3, JAKARTA 10240. Ph: 314 1308 ext 9505. Fax: 3150382. Duties: gathering and verification of micro-hydro development information, identification of barriers to micro-hydro development and application, identification of key players, PDF-B IMIDAP (Integrated Microhydro Development and Application Project) institutional arrangements, review micro-hydro and energy related policy, identify IMIDAP Components and benefits., together with international consultant to develop PDF-B proposal brief and PDF-B ProDoc Draft sent to the GEF.
15 February 2003 – 9 November 2003: self employed.
• Senior Excecutive of the Yayasan Bina Sains and Technology- A non-government organization serving on education and training for youths. Address: SMK Bina Tehnologi. Jalan Karadenan Raya Cibinong, Indonesia. Part Time position.
• Assessor for sustainable natural forest management certification PT ERNA DJULIAWATI. Kalimantan Tengah. July-September 2003. Position: Ecology Assessor. LEI System. Certification Agency: TUV Indonesia.
• Assessor for sustainable planted forest management PT PAKERIN. South Sumatra. October - November 2003. Position: Ecology Expert. MoF's System. Certification Agency: TUV Indonesia.
• Assessor for forest certification. PT Siak Raya. Riau. Indonesia. November 2003. Position: Expert. Subject: Sustainable Plantation Forest Management. MoF’s system. Agency: PT TUV International.
• Assessor for forest certification. PT Panambangan. Kalimantan Timur, Indonesia. November 2002. Position: Expert. Subject: Sustainable Natural Forest Management. MoF’s system. Agency: PT FFL International.
May 2002 - February 2003.
• President Director PT FFL International: a forestry consultant company specializing in forest certification, appraisal and training. Jakarta. July 2002 – February 2003. Office Address: 10th Floor. S. Widjojo Building. Jln. Jend. Sudirman Kav 71. Jakarta. 12190. Indonesia.
Phone: +62+21+252-4092/93. Fax: +62+21+252-4094.
Duties: direct the company for daily operations (administration, HRD, marketing). Achievement: won two projects from the Ministry of Forestry valued Rp. 600 millions, the company was in the final process of accreditation by certification bodies.
Aug. 2002 - November 2002.
• A freelance consultant for PT Inhutani II.
Duties: Develop a proposal for Ramin study. Potential Funding Agency: ITTO. Proposal was selected by the Ministry of Forestry Evaluator Team as one of candidates to be sent to the ITTO Panel , but, later it was dropped by the Forestry Minister due to some particular reasons.
Sept. 2002 - March 2003.
• Part Time lecturer for Master Program. Nusa Bangsa University. Lecturer for Master program. Office Address: Faculty of Forestry, Graduate Program (Program Pasca Sarjana). Universitas Nusa Bangsa. Jln. Baru Km. 4, Cimanggu, Tanah Sareal, Bogor 16166. Phone: +62+251+340-217. Fax: +62+251+505-605. Duties: Developed a module and tought sustainable forest management, reduced impact logging and certification for master program.
2000. Contributor for a Forestry Compendium database. Center for Agriculture Bibliography International (CABInternational), United Kingdom. Part Time.
September 1999 - March 2002.
• Consultant at the Bulungan Research Forest Project, ITTO Project Phase I. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor. Indonesia. Office Address: CIFOR, Jln. CIFOR Situ Gede, Sindang Barang, Bogor. 16680. Indonesia. PO Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia.
Phone: +62+251+622-622. Fax: +62+251+622-100.
Duties:
Developed and managed comprehensive the Bulungan Research Forest database (spatial and non-spatial data), provided technical support of other components that can be incorporated into the GIS database, helped develop (together with other staffs) scenario-based models by using data collected from the Bulungan Research Forest, developed proposal for the second phase of the Bulungan Research Forest Project Phase II, assisted the director of the Bulungan Research Forest in preparing Phase I final project report. Facilitated a multi-stakeholder workshop for land use planning at local level, Malinau, East Kalimantan (ZOPP approach).
June 1999 – Sept. 1999.
• Spatial Analyst on NRM2 Project in Indonesia for the USAID. NRM-EPIQ-USAID. Jakarta. Indonesia.
Address: Ratu Plaza Building 17th floor. Jln. Jend. Sudirman 9 Jakarta 10270. Indonesia.
Duties:
Responsible for developing training module on spatial analysis, implement the module, providing input into policy reforms and institutions as well as to the sustainable forest management program of the NRM-USAID.
December 1998 - May 1999.
• Consultant at the Bulungan Research Forest Project, ITTO Project Phase I. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor. Indonesia. Office Address: CIFOR, Jln. CIFOR Situ Gede, Sindang Barang, Bogor. 16680. Indonesia. PO Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia.
Phone: +62+251+622-622. Fax: +62+251+622-100.
Duties: Developed comprehensive database (spatial and non-spatial data) for the Bulungan Research Forest.
July 1998 - November 1998.
• Translator at Center for International Forestry Research (CIFOR). Part time.
1997. Collaborator scientist with the International Center for Agro-Forestry (ICRAF). Topic of study: large scale logging analysis. It was a part of larger study entitled: Land Use EconomicAnalysis. Part time.
June 1996 - December 1996.
• Consultant at PT IDEC AWI. Tarakan Camp. Tarakan. East Kalimantan. Duties: Conducted an environmental study for Agathis forest at PT IDEC AWI consession forest, East Kalimantan.
June 1990 - December 1995.
• Librariant at the Agriculture Library, The Ohio State University. Address: 101A Ffye Road. Columbus. OH. 43210. USA. Duties: Supervised student librarians and daily operation for the library. Part Time.
• Traffic and Parking Division. The Ohio State University. Address: 1293 Traffic and Parking Building. The Ohio State University. Columbus. OH 43210. USA. Duties: Boooth attendant. Part Time.
Technical Skill
Use/operate of softwares (under Microsoft Window, Window Vista, Window ME, Window XP, Window NT ) for:
a. Image processing (ERMapper, ERDAS, IDRISI, Dragon).
b. Geographic Information System (IDRISI, MapInfo, Vertical Mapper, OSU-MAP, PCRaster, P-Map, A-map, ERDAS, Map-II for the Macintosh, Arc/Info, Arcview, Panacea).
c. Hydrology (WEPP, ANSWER, AGNPS, CLIGEN, BUILDERS).
d. Forestry (RoadEng/Soft Tree, Symfor).
e. Modeling (Stella).
f. Statistics (Systat, Statview, Minitab, SPSS, SAS).
g. Homepage design (html, Mapedit, Java).
h. Internet Browser (Explorer, Netscape, Mosaic)
i. Word processors (Microsoft words, WP, WS, Alkhaatib/arabic, Pagemaker)
j. Database and spreadsheet (Access, Dbase, Excell, Lotus).
k. Multimedia presentation (Powerpoint, Vertical Frontier, Flash)
l. Graphics (Photoshop, Photopaint, Coreldraw)
Selected Participation on International/National Seminars/Workshops
10-12 December 2008. International symposium on Clean Energy Development. Presenter. Topic of presentation: Promoting Environmentally Sound Energy Development through Integrated Microhydro Development and Application Program (IMIDAP). Organizer: Institut Technology 10 November Surabaya.
24 July 2007. National Workshop on Evaluation and the Promotion of CITES implementation on Ramin in Indonesia. Presenter. Topic of presentation: Current status and the trend of Ramin Growing Stock in Sumatra and Kalimantan. Organizer: ITTO Project PPD 87/03. Rev. 2(F).
20-23 November 2006. The Asia Pacific Regional Workshop on NCSA/SLM. Bangkok. Presenter. Topic of Presentation: Decentralization of Natural Resource Management in Indonesia. Organizer: AIT.
22 February 2006. Workshop on “Policy Options on the Conservation and Utilization of Ramin”. Bogor. Indonesia. Presenter. Topic of presentation: Potency, Pertumbuhan dan Regenerasi Ramin (Gonystylus spp) di Hutan Alam di Indonesia (Stock, Growth and Regeneration of Ramin (Gonystyllus spp) at natural forest of Indonesia). Organizer: ITTO Project PPD 87/03 Rev. 2(F).
17-21 April 2005. World Renewable Energy Conference and Exhibition for Asia and Africa. Jakarta. Presenter. Topic of presentation: the integrated microhydro development and application program of Indonesia. Organizer: Indonesian Renewable Energy Society (IRES/METI); The Indonesian Electrical Power Society (MKI) and Institution Engineers of Indonesia (PII).
28 – 30 September 2004. Workshop on Logical Framework Analysis (LFA) for the Integrated Microhydro Develepment and Application Programme (IMIDAP). Bogor. Indonesia. LFA Facilitator. Organizer: IDEN-UNDP-GEF-DGEEU.
10 December 2003. Worskhop on Speeding Up, Integration and Syncronization of Microhydro Development in Indonesia. Jakarta. Workshop Organizer. Organizer: IDEN-UNDP-DGEEU.
10-13 October 2001. Workshop in Linking Vegetation Processes with Remotely sensed Data on Borneo – Towards Understanding the Ecological Consequences of Land Conversion in Borneo. Kyodai Kaikan, Kyoto, Japan. Topic of the presentation: The Use of Landsat TM for Forest Classification and Above Ground Biomass Estimation in a Lowland Dipterocarp of Malinau, East Kalimantan. Organizer: Center for Ecological Research, Kyoto University, Japan. Speaker.
21 – 26 May 2000 : Regional Project on Assistance for the Implementation of the Model Forest Approach for Sustainable Forest Management in the Asia Pacific Region, Lin’an, Zhejiang Province, China. Topic of presented article: Model Forest in Indonesia. Organizer: FAO/Government of Japan. Speaker.
30 May – 3 June 1999 : Methodology Workshop on Environmental Services & Land Use Change: Bridging the Gap between Policy and Research in Southeast Asia, in Chiang Mai, Thailand. Topic of the presented article: Impact of patch orientations on spatio-dynamic of Total Phosphorus. Organizer: ICRAF-Chiang Mai. Speaker.
13 – 22 October 1997. The XI World Forestry Congress. In Antalya, Turkey. Topic: Two Harvesting Systems in Indonesia and their impacts. Speaker. (cancelled due to funding constraint).
10 – 11 December 1996. Seminar on tropical Forest Dynamics. Topic of the presented article: The Use of GIS Modeling for estimating access cost in timber harvest scheduling. Organizer: SEAMEO-BIOTROP. Speaker.
26 – 27 June 1996. Workshop on National strategy on Mangrove Forest Management in Indonesia. Topic of the article to be presented: Some Constrains in Managing Mangrove Forest in Indonesia. Organizer: Ministry of Forestry and Estate Crops. Republic of Indonesia. Speaker.
Experience working with International Organizations:
1. UNDP: Energy consultant (Nov 2003 - February 2004).
2. NRM-USAID: Spatial Analyst. (June – September 1999).
3. CIFOR : GIS and RIL Consultant (August 1998 – June 2001).
4. SEAMEO-BIOTROP: Peer Evaluator of Research Proposal for FY 1999/2000.
5. ICRAF-SEA Regional: Collaborator in doing research on large Scale Logging (1997).
6. CABInternational: Contributor for a Forestry compendium database.(2000).
Honor's and professional organization:
1996-present. The Indonesia Society of Remote Sensing (member).
1990-present. The Indonesia Book Inc. (member, president, treasure).
1990-present. The Isnet Fellowship Inc. (member).
1995 - 1996: the New York Academy of Science (member).
1994 - 1996: Sigma Xi, the Scientific Research Society (member).
1990. The Honor Society of Agriculture, Gamma Sigma Delta (member).
1989. The Honor Society of Phi Kappa Phi (member).
1989. American Society for Photogrammetry and Remote sensing (member).
Experiences with non-government organization as a volunteer
2002 – present: Yayasan Bina Science and Technology (The Science and Technology Foundation). Founder and BOT Chairman. Focus of the organization: Science and Technology Extension for the Youths. Address: SMK Bina Teknologi. Jln. Karadenan No. 9. Cibinong. Bogor.
1991-present : The Isnet Book Inc. (1991-1994 as member, 1994-1995 as treassure, 1995-1996 as the Head, 1997 – current as senior member). Focus of the organization: book charity to university libraries in Indonesia. Address: book@isnet.org.
Miscellaneous
Language proficiency: Indonesia or Malay: Excellent (mother tongue). English: Excellent; Arabic: fair.
Selected Publications:
Machfudh. 2008. Promoting Environmentally Sound Energy Development through Integated Microhydro Development and Application Program . Proceedings International Symposium on Clean Energy Development. Surabaya. 10-12 December 2008.
Kartawinata, K., H. Priyadi, D. Sheil, S. Riswan, P. Sist, and Machfudh. 2006. A Field Guide to the Permanent Sample Plots in the Conventional Logging Block 28 & 29 at CIFOR Malinau Research Forest, East Kalimantan. Center for International Forestry Research (CIFOR). ISBN: 979-24-4631-1
Kartawinata, K., H. Priyadi, D. Sheil, S. Riswan, P. Sist, and Machfudh. 2006. A Field Guide to the Permanent Sample Plots in the Reduced-Impact Logging Block 27 at CIFOR Malinau Research Forest, East Kalimantan. Center for International Forestry Research (CIFOR). ISBN: 979-24-4630-3
Machfudh and Rinaldi Aminuddin. 2006. Potensi, Pertumbuhan dan Regenerasi Ramin (Gonystullus spp) di Hutan Alam di Indonesia (Stock, Growth and Regeneration of Ramin – Gonystullus spp- at natural forest of Indonesia. Proceedings Workshop National on Policy Options on the Conservation and Utilization of Ramin. Bogor. 22 February 2006.
Machfudh. 2005. Integrated Microhydro Developmeng and Application Program in Indonesia. Proceedings the World Renewable Energy Regional Congress and Exhibition 2005. Jakarta. 17-21 April 2005. iSBN 979-99978-0-1.
Machfudh, Ratna Ariati, Indarti, Kosasih Abbas. 2005. Road Map of the Microhydro Development in Indonesia. Directorate General of Electricity and Energy Utilization. Jakarta.
Elias, G. Applegate, K. Kartawinata, Machfudh, and A. Klassen. 2001. Reduced Impact Logging Guidelines for Indonesia. CIFOR. 114 p.
Machfudh, P. Sist, K. Kartawinata, and Efransjag. 2001. Changing attitude in the forest: A pilot project to implement RIL in Indonesia has created enthusiasm for the practice amongs concessionaires. Tropical Forest Update. ITTO Publication. Vol. 11. No. 2. p. 10-11.
Machfudh, 2000. Future Forest Inventory in Indonesia: An Overview. Rimba Indonesia, Special Edition. P. 42-47.
Machfudh. 1999. Impact of Patch Orientation on Dynamic of Total Phosphorus. In T. P. Tomich, D. E. Thomas, and M. vanNoordwijk (Edis.). Environmental Services and Land Use Change: Bridging the Gap between Policy and Research in Southeast Asia. Research Abstracts and Key Policy Questions. Methodology Workshop. 31 May – 2 June 1999. Chiang Mai, Thailand. ASB-Indonesia Report Number 10. ICRAF-SEA. P. 80.
Machfudh. 1998. Pelestarian Sumberdaya Plasma Nutfah di Indonesia (Conserving Genetic Resources in Indonesia). Duta Rimba:214/XXIII/1998. p. 16-20.
Machfudh. 1998. Perembesan air garam ke arah daratan: Problema Keseimbangan Ekosistem Pantai. (Salt water intrutions into inland area: A seashore ecosystem problem). Duta rimba. No. 213/XXIII. p. 17-20.
Machfudh. 1998. The use of GIS Modeling for estimating access cost in timber harvest scheduling. Tropical Dynamics. BIOTROP Special Publication. No. 60. p. 169-178.
N. Gintings, D. Sartono, Machfudh, I. Kasim, D. Hidayat, Ismayadi, Bismark, Sunaryo and Poniran. 1998. Bidang Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Forest Protection and Natural Conservation. In Buku Tatanan Praktek Pengelolaan Hutan Indonesia. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta. P. 127-157.
Dulsalam and Machfudh. 1998. Forest stand exposure caused by forest road construction: A case study in the concession area of PT Inyuitas in West Kalimantan. Tropical Forest Dynamics. BIOTROP Special Publication. No. 60. p. 95-106.
Endom, W. and Machfudh. 1998. Measuring soil erosion with a string method. Tropical Forest Dynamics. BIOTROP Special Publication. No. 60. p. 187-193.
Machfudh and J. Kasile. 1998. Application of band ratios to Landst thematic mapper (TM) digital data and their role for discriminating land covers. Bulletin Penelitian hasil Hutan. Vol. 15. No. 7. p. 405-420.
Machfudh. 1998. Implementing GIS Modeling for forest land suitability analysis. CEGIS Newsletter. Vol. 2 No. 1. p. 32-38.
Machfudh. 1997. Two harvesting systems in Indonesia and their impact. in Productive function of forests. Proceedings of the XI World Forestry Congress. 13-22 Oct. 1997. Antalya. Vol. 3. p. 154.
Machfudh and B. D. Nasendi. 1997. Hambatan dan Gangguan Pengelolaan Hutan Mangrove di Indonesia (Mangrove Forest Management Constrains in Indonesia). Info Hasil Hutan Vol. 4 No. 1 pp. 9 - 15.
Dulsalam and Machfudh. 1997. Forest Roads Densities at three logging companies in Indonesia. in Productive function of forests. Proceedings of the XI World Forestry Congress. 13-22 Oct. 1997. Antalya. Vol. 3. p. 210.
Machfudh. 1997. Analisis perkembangan tehnologi sistem informasi geografi (An analysis of the geographic information system development). Duta Rimba. No. 205-206/XX. p. 10-17.
Machfudh. 1996. Pemanfaatan sistem informasi geografi di bidang kehutanan (The use of geographic information system in forestry sector). Duta rimba. No. 195-196/XX. p. 43-48.
Machfudh. 1996. The role of remote sensing and geographic information system for forest resource management. Warta Inderaja. Vol. VIII. No. 2. p. 45-53.
I CERTIFY THAT ALL INFORMATION STATED IN THIS CV IS TRUE . I AUTHORIZE TO WHOM IT MAY CONCERN TO VERIFY THE INFORMATION PROVIDED IN THIS CV.
Langganan:
Postingan (Atom)